Kabar ini pertama kali menggegerkan setelah sejumlah kontraktor lokal mengaku dimintai “fee” tertentu agar proyek infrastruktur yang mereka garap bisa cair pembayarannya. Besaran yang disebut-sebut bervariasi, mulai dari 5% hingga 10% dari nilai kontrak, dengan alasan klasik: “biar lancar di lapangan” dan “proses administrasi lebih cepat”.
Kepala Dinas PUPR Rohil, Ir. H. M. Job Kito, langsung angkat bicara Jumat (28/11/2025) sore. Dalam jumpa pers dadakan di kantornya, ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung membahayakan citra institusi yang sedang bekerja keras mengejar target fisik di akhir tahun.
“Saya pastikan tidak ada pungli di Dinas PUPR Rohil. Semua proses tender dan pembayaran mengikuti aturan yang berlaku. Kalau ada oknum yang main mata, itu di luar pengetahuan kami dan pasti kami tindak tegas,” tegas Job Kito dengan nada tinggi.
Namun, penegasan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi serapan APBD Rohil di sektor infrastruktur baru mencapai 47,28%, jauh dari target 80% yang diamanatkan Bupati. Lambatnya pencairan dana menjadi alasan utama banyak kontraktor mengeluh, bahkan ada yang terpaksa mengeluarkan dana talangan pribadi demi menutup biaya operasional di lapangan.
“Saya sudah hampir setahun mengerjakan proyek jalan di Kecamatan Bangko. Termin pertama baru dibayar 30%, sisanya entah kapan. Kalau ada yang nawarin ‘jalur cepat’ ya mau tidak mau kami pikirkan, karena pekerja di lapangan harus makan,” ungkap salah seorang kontraktor yang enggan disebut namanya, Sabtu (29/11/2025) dini hari.
Praktik seperti ini bukan barang baru di daerah penghasil migas ini. Sejumlah proyek strategis di tahun-tahun sebelumnya juga pernah tersandung isu serupa, meski akhirnya menguap begitu saja tanpa ada yang diproses hukum.
Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Rohil, Ahmad Fauzi, menilai bantahan dinas terlalu cepat dan terkesan defensif. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran justru menjadi lahan subur bagi praktik pungli.
“Kalau memang bersih, buka saja data kontrak dan realisasi pembayaran ke publik. Jangan cuma bantah di koran, tapi tidak ada bukti transparansi. Rakyat Rohil butuh kepastian, bukan sekadar pembelaan,” sindir Fauzi.
Sementara itu, anggota DPRD Rohil dari Komisi III, Nasrudin Hasan, berjanji akan memanggil Dinas PUPR dalam rapat dengar pendapat pekan depan. Ia menyebut isu ini sudah terlalu sering berulang dan harus diselesaikan sampai tuntas.
“Kami tidak ingin Rohil terus jadi langganan berita negatif. Kalau terbukti ada pungli, siapa pun pelakunya harus dipidanakan. Tapi kalau hanya fitnah, media yang memuat juga harus bertanggung jawab,” ujar Nasrudin.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di Bagansiapiapi masih hangat. Para kontraktor mulai berbisik-bisik soal kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada itikad baik dari dinas. Di sisi lain, masyarakat pengguna jalan hanya bisa pasrah menanti proyek-proyek mangkrak yang entah kapan selesai.
Pertanyaannya kini: apakah ini hanya salah paham biasa, atau benar-benar ada “tangan-tangan kotor” yang bermain di balik proyek miliaran rupiah di Bumi Sri Gemilang?
Publik Rohil menunggu jawaban yang jelas. Bukan sekadar bantahan, tapi bukti nyata di lapangan.
