Dalam konferensi pers mendadak yang digelar di Kantor Bupati pagi tadi, Suhardiman tak segan melontarkan kritik pedas. "Ini sudah keterlaluan! Surat kami sudah kami kirim berulang kali, tapi PT RAPP seolah-olah tuli. Jalan-jalan di Kuansing ini bukan milik mereka sendirian, tapi hak warga untuk hidup layak," ujarnya dengan nada tegas, sambil menunjukkan tumpukan dokumen surat resmi yang tak kunjung mendapat respons. Konferensi itu dihadiri puluhan wartawan lokal dan perwakilan masyarakat, menandakan betapa besar perhatian publik terhadap isu ini.
Latar Belakang Konflik: Jalan Rusak yang Menjadi Momok Sehari-hari
Konflik ini bukan barang baru di Kuansing. Sejak bertahun-tahun lalu, jalan-jalan utama di wilayah ini, terutama di sekitar Kecamatan Singingi dan Kuantan Mudik, menjadi korban aktivitas industri PT RAPP. Truk-truk berukuran raksasa yang mengangkut kayu baku dan produk pulp melintas tanpa henti, meninggalkan lubang-lubang menganga dan permukaan aspal yang hancur lebur. Warga menyebutnya sebagai "jalan neraka" – sebuah julukan yang tak berlebihan mengingat betapa seringnya kecelakaan terjadi di sini.
Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing, setidaknya ada 50 kilometer jalan kabupaten yang rusak parah akibat beban berat dari kendaraan perusahaan. "Kami sudah mengeluarkan surat peringatan pertama pada awal 2025, tapi hingga kini, November ini, tak ada tanda-tanda perbaikan," kata Kepala Dinas PUPR, Ir. Andi Putra, saat ditemui di lokasi salah satu jalan rusak. Andi menjelaskan bahwa surat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan tuntutan hukum berdasarkan regulasi lingkungan dan infrastruktur daerah.
PT RAPP, yang merupakan bagian dari grup APRIL, memang menjadi tulang punggung ekonomi Riau dengan ribuan karyawan dan kontribusi pajak yang signifikan. Namun, di balik itu, dampak negatifnya tak bisa diabaikan. Warga desa seperti di Teluk Kuantan sering mengeluh kesulitan mengakses pasar atau sekolah karena jalan yang berlubang. "Anak-anak kami harus berjalan kaki berjam-jam karena angkutan umum ogah lewat sini. Kalau hujan, banjir lumpur makin parah," cerita Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga di desa setempat, dengan wajah lesu.
Dampak pada Warga: Dari Ekonomi hingga Kesehatan
Rusaknya jalan tak hanya soal ketidaknyamanan fisik, tapi juga memukul perekonomian lokal. Petani sawit dan karet di Kuansing kesulitan mengangkut hasil panen mereka ke pabrik atau pasar. "Biasanya saya bisa jual 2 ton sawit sehari, sekarang cuma setengahnya karena truk saya sering mogok di jalan rusak," keluh Pak Rahman, seorang petani di Kecamatan Cerenti. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menunjukkan penurunan produktivitas pertanian di Kuansing hingga 15% sepanjang tahun ini, yang sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur buruk.
Lebih parah lagi, aspek kesehatan turut terganggu. Debu dari jalan rusak menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan di kalangan anak-anak dan lansia. Puskesmas setempat mencatat lonjakan pasien ISPA hingga 20% dibanding tahun lalu. "Kami sudah berulang kali minta perusahaan bertanggung jawab, tapi seolah mereka tutup mata," tambah dr. Maya, kepala Puskesmas Singingi, yang sering menangani korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang.
Bupati Suhardiman menegaskan bahwa pemerintah daerah tak tinggal diam. "Kami sudah koordinasi dengan provinsi dan pusat. Jika PT RAPP tetap abai, kami siap tutup akses jalan untuk truk mereka. Ini bukan ancaman kosong, tapi langkah untuk lindungi rakyat," katanya. Ancaman ini langsung menuai dukungan dari masyarakat. Di media sosial, tagar #SelamatkanJalanKuansing menjadi trending, dengan ribuan warga berbagi foto dan video kondisi jalan yang memprihatinkan.
Respons PT RAPP: Janji yang Tak Kunjung Terealisasi?
Hingga berita ini diturunkan, PT RAPP belum memberikan respons resmi terhadap tudingan bupati. Namun, dari informasi yang berhasil dihimpun, juru bicara perusahaan pernah menyatakan komitmen mereka untuk perbaikan infrastruktur. "Kami sedang menyusun rencana perbaikan jalan bersama pemerintah daerah," ujar seorang sumber internal yang enggan disebut namanya. Sayangnya, janji serupa sudah sering terdengar sejak tahun lalu, tanpa tindak lanjut nyata.
Aktivis lingkungan lokal, seperti dari Forum Masyarakat Peduli Kuansing (FMPK), menilai ini sebagai pola klasik perusahaan besar yang mengutamakan profit di atas kesejahteraan masyarakat. "PT RAPP harus ingat, mereka beroperasi di tanah kami. Tanpa dukungan warga, bisnis mereka bisa terganggu," kata Ketua FMPK, Budi Santoso. Ia mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan, mungkin melalui audit lingkungan independen.
Apa Selanjutnya? Harapan akan Solusi Cepat
Dengan ancaman penutupan akses yang menggantung, situasi ini bisa memicu konflik lebih besar jika tak segera diselesaikan. Bupati Suhardiman berencana menggelar pertemuan darurat dengan manajemen PT RAPP dalam pekan ini. "Kami ingin dialog, tapi jika tak ada itikad baik, kami akan ambil langkah hukum," tegasnya.
Bagi warga Kuansing, berita ini menjadi angin segar di tengah penderitaan berkepanjangan. Mereka berharap pemerintah daerah tak hanya berjanji, tapi benar-benar bertindak. "Kami butuh jalan bagus, bukan janji manis," kata seorang warga saat diwawancarai di pinggir jalan rusak.
Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia: tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Di Kuansing, perjuangan untuk jalan layak terus bergulir, dan mata publik kini tertuju pada langkah selanjutnya dari PT RAPP. Apakah mereka akan bergerak, atau justru memicu gejolak lebih besar? Kita tunggu saja perkembangannya.
