Skandal ini pertama kali terungkap sekitar dua tahun lalu, ketika dugaan pemalsuan dokumen mulai mencuat ke permukaan. Anggota DPRD yang bersangkutan, yang kita sebut saja dengan inisial A.S. untuk menjaga proses hukum yang sedang berjalan, diduga menggunakan ijazah sarjana palsu dari sebuah universitas negeri ternama untuk memenuhi syarat pencalonan. Tidak berhenti di situ, identitas pribadinya juga ternyata direkayasa, termasuk data kelahiran dan riwayat pendidikan yang tidak sesuai dengan fakta. Motif di balik aksi ini diduga kuat berkaitan dengan ambisi politik untuk merebut kursi di DPRD Pelalawan, di mana persaingan ketat sering kali mendorong calon untuk menggunakan cara-cara tidak etis.
Menurut catatan kronologi kasus yang telah diselidiki oleh aparat penegak hukum, semuanya bermula dari laporan masyarakat pada awal 2023. Seorang warga Pelalawan yang curiga dengan latar belakang pendidikan A.S. melaporkan kejadian ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang Riau, yang kemudian diteruskan ke kepolisian setempat. Investigasi mendalam mengungkap bahwa ijazah yang digunakan A.S. tidak terdaftar di database resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut, pemeriksaan forensik terhadap dokumen identitas menunjukkan adanya manipulasi digital, seperti perubahan tanggal lahir dan nama orang tua yang tidak konsisten dengan akta kelahiran asli.
Proses hukum pun bergulir cepat. Pengadilan Negeri Pelalawan pada tingkat pertama memvonis A.S. dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta. Vonis ini dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Riau, yang menambahkan sanksi pencabutan hak politik selama 5 tahun ke depan. Namun, A.S. tidak menyerah begitu saja. Melalui tim pengacaranya, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa bukti-bukti yang disajikan di pengadilan bawah tidak cukup kuat dan ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus.
Keputusan Mahkamah Agung yang baru saja diumumkan pada akhir September 2025 menjadi pukulan telak bagi A.S. Hakim agung menolak seluruh argumen kasasi, menyatakan bahwa bukti pemalsuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam amar putusannya, MA menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pemilu, terutama bagi calon wakil rakyat. "Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada ruang bagi pemalsuan dalam demokrasi kita," ujar salah seorang hakim dalam sidang yang disiarkan secara terbuka.
Dampak dari skandal ini tidak hanya terbatas pada A.S. secara pribadi. Masyarakat Pelalawan merasa kecewa dan marah, karena kepercayaan mereka terhadap lembaga legislatif lokal terguncang. Beberapa kelompok masyarakat sipil, seperti Forum Masyarakat Peduli Pelalawan (FMPP), telah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD, menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh anggota dewan. "Ini bukan hanya kasus satu orang, tapi bisa jadi puncak gunung es dari praktik curang yang lebih luas," kata koordinator FMPP dalam konferensi pers kemarin.
Di sisi lain, partai politik yang menaungi A.S. juga terkena imbasnya. Partai tersebut, yang selama ini dikenal sebagai pendukung pembangunan daerah, kini harus membersihkan nama baiknya. Ketua DPC partai menyatakan akan segera menggelar musyawarah internal untuk mencari pengganti A.S. di DPRD, sambil memastikan proses seleksi calon ke depan lebih ketat. "Kami mendukung penuh penegakan hukum dan akan bekerja sama dengan KPU untuk mencegah kasus serupa," tegasnya.
Secara lebih luas, kasus ini menyoroti masalah sistemik dalam verifikasi calon pejabat di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memperkuat mekanisme pemeriksaan dokumen, mungkin dengan integrasi teknologi blockchain untuk memastikan keaslian data. Pakar hukum dari Universitas Riau, Prof. Dr. Budi Santoso, menilai bahwa penolakan kasasi oleh MA adalah langkah maju dalam memberantas korupsi politik. "Hukuman berat yang menanti A.S., termasuk kemungkinan tambahan pidana karena pelanggaran pemilu, harus menjadi deterensi bagi yang lain," katanya dalam wawancara eksklusif.
Saat ini, A.S. masih menunggu eksekusi vonis di rumah tahanan sementara. Pengacaranya menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, seperti peninjauan kembali (PK), meski peluangnya kecil. Sementara itu, masyarakat Pelalawan berharap kasus ini membawa perubahan positif, di mana wakil rakyat benar-benar mewakili aspirasi rakyat tanpa noda pemalsuan.
Skandal politik seperti ini mengingatkan kita semua bahwa integritas adalah pondasi utama demokrasi. Di tengah maraknya isu korupsi dan manipulasi, kasus Pelalawan menjadi alarm bagi seluruh pejabat publik untuk selalu menjaga kejujuran. Pantau terus perkembangan berita ini di situs kami untuk update terkini seputar politik daerah Riau dan isu nasional lainnya.
