Latar Belakang Ketidakadilan Fiskal di Sektor Migas Riau
Riau bukanlah provinsi biasa. Wilayah ini telah menjadi tulang punggung produksi migas Indonesia sejak era kolonial Belanda. Blok Rokan, misalnya, yang kini dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan, menyumbang sekitar 20% dari total produksi minyak nasional. Tambahkan pula kontribusi dari Blok Siak, Kampar, dan berbagai ladang gas alam yang tersebar di pesisir timur Sumatera. Data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga 2025, Riau memproduksi lebih dari 200.000 barel minyak per hari, belum termasuk gas alam yang diekspor ke Singapura dan Malaysia melalui pipa bawah laut.
Tapi, di balik angka-angka megah itu, ada cerita lain. Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas yang mengalir ke kas provinsi ternyata sangat minim. Menurut perhitungan sederhana yang disampaikan Gubernur, jika dibagi rata ke 6,5 juta penduduk Riau, setiap orang hanya mendapat sekitar Rp15.000 per bulan – atau setara 1 dolar AS berdasarkan kurs terkini. "Ini bukan sekadar angka, ini adalah ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun," tegas Gubernur dalam pidatonya yang penuh emosi. Pernyataan ini bukan omong kosong; ia didasari pada laporan audit keuangan daerah yang baru saja dirilis.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada sistem bagi hasil migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan regulasi itu, pemerintah pusat mengambil porsi terbesar dari royalti dan pajak migas, sementara daerah penghasil hanya mendapat 15-20% setelah dipotong berbagai biaya operasional dan pajak pusat. Di Riau, situasi semakin parah karena sebagian besar blok migas dikelola oleh perusahaan asing atau BUMN pusat, yang membuat alur dana lebih rumit dan sering kali tertunda.
Pernyataan Gubernur yang Membuka Mata Publik
Konferensi pers kemarin di Gedung Daerah Pekanbaru menjadi panggung bagi Gubernur untuk "membongkar" fakta-fakta ini. Dengan nada tegas tapi tetap diplomatis, ia menganalogikan situasi Riau seperti "sapi perah yang hanya diberi jerami kering." "Kita telah menyumbang triliunan rupiah ke APBN setiap tahun, tapi infrastruktur kita rusak, kemiskinan masih tinggi, dan pendidikan anak-anak kita tertinggal. Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi keadilan sosial," ujarnya di hadapan puluhan wartawan.
Gubernur tak ragu menyajikan data konkret. Pada 2024 saja, kontribusi migas Riau ke negara mencapai Rp50 triliun, tapi yang kembali ke daerah hanya Rp5 triliun – itupun sebagian besar untuk dana bagi hasil kabupaten/kota. "Bayangkan, dengan 1 dolar per bulan, apa yang bisa dibeli? Sebuah roti kecil pun tidak cukup," tambahnya, sambil menunjukkan slide presentasi yang memvisualisasikan disparitas ini. Pernyataan ini langsung viral di media sosial, dengan tagar #KeadilanMigasRiau menjadi trending topic nasional dalam hitungan jam.
Tak hanya mengeluh, Gubernur juga mengusulkan solusi. Ia mendesak pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang bagi hasil, mungkin dengan meningkatkan porsi daerah menjadi 30% atau lebih. Selain itu, ia menyerukan pembentukan dana abadi migas khusus untuk Riau, mirip dengan sovereign wealth fund di negara-negara penghasil minyak seperti Norwegia. "Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Migas adalah sumber daya tak terbarukan; jika tidak dikelola dengan bijak sekarang, generasi mendatang akan menderita," katanya.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Riau
Ketidakadilan ini bukan sekadar isu administratif; ia berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga Riau. Di kabupaten-kabupaten penghasil migas seperti Bengkalis dan Siak, jalan rusak dan banjir menjadi pemandangan biasa karena anggaran infrastruktur terbatas. Tingkat kemiskinan di Riau masih berada di atas rata-rata nasional, mencapai 7,5% pada 2025, meski provinsi ini menyumbang 10% PDB nasional dari sektor energi.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga terdampak. Banyak sekolah di pedesaan kekurangan fasilitas, sementara rumah sakit daerah sering kehabisan obat karena keterbatasan dana. "Kami melihat anak-anak berbakat tapi tak bisa melanjutkan sekolah karena biaya. Ini ironis, karena di bawah tanah mereka ada harta karun migas," cerita seorang guru di Dumai yang kami temui.
Di sisi lain, industri migas telah menimbulkan masalah lingkungan. Kebocoran pipa dan pencemaran sungai sering terjadi, tapi dana remediasi dari pusat lambat datang. Masyarakat adat di sekitar blok migas merasa terpinggirkan, dengan lahan mereka diambil tanpa kompensasi yang layak. "Kami ingin migas membawa berkah, bukan kutukan," kata seorang tokoh masyarakat di Rokan Hilir.
Langkah ke Depan: Menuju Keadilan Fiskal yang Lebih Baik
Pernyataan Gubernur ini diharapkan menjadi katalisator perubahan. Beberapa anggota DPR asal Riau telah menyatakan dukungan untuk mengajukan revisi undang-undang di sidang paripurna mendatang. Selain itu, forum gubernur penghasil migas – termasuk Kalimantan Timur dan Papua – mulai bergabung untuk memperkuat suara mereka di tingkat nasional.
Bagi pemerintah pusat, ini adalah momen untuk merefleksikan kebijakan desentralisasi. Presiden telah menyatakan komitmen untuk memperkuat otonomi daerah, dan isu migas Riau bisa menjadi ujian nyata. "Kita butuh dialog terbuka, bukan sekadar janji," kata seorang analis ekonomi dari Universitas Riau.
Di tengah gejolak ini, masyarakat Riau tetap optimis. Dengan kekayaan alam yang melimpah, provinsi ini punya potensi menjadi pusat energi terbarukan di masa depan. Transisi dari migas ke energi hijau, seperti biofuel dari kelapa sawit, bisa menjadi jalan keluar. Tapi, semuanya dimulai dari keadilan hari ini.
Kasus Riau mengingatkan kita semua: kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya elite. Mari kita pantau perkembangan ini, karena apa yang terjadi di Riau bisa menjadi preseden bagi daerah penghasil sumber daya lain di Indonesia.
