Latar Belakang Pemangkasan Dana: Dari Surplus ke Defisit?
Provinsi Riau, yang selama ini dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia, selalu bergantung pada dana bagi hasil dari sektor migas untuk membiayai pembangunan daerah. Namun, tahun 2026 tampaknya menjadi titik balik yang menyakitkan. Menurut perhitungan awal dari pemerintah pusat, pemangkasan ini dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global, khususnya penurunan tajam harga minyak mentah yang tak kunjung pulih pasca-gejolak ekonomi dunia tahun lalu.
Bayangkan saja: Pada 2025, Riau masih menikmati alokasi DBH sekitar Rp15 triliun, yang sebagian besar dialirkan untuk membangun jalan tol, rumah sakit, dan program pendidikan gratis. Kini, dengan pemotongan Rp5,5 triliun, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp9,5 triliun. "Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi nyawa bagi daerah kami," ujar seorang pejabat provinsi yang enggan disebut namanya, saat ditemui di kantor gubernur kemarin. Kebijakan ini, katanya, adalah bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyeimbangkan defisit anggaran nasional, tapi justru membuat daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau merasa dirampok haknya.
Bengkalis Jadi Korban Utama: Mengapa Kabupaten Ini Paling Terdampak?
Di antara 12 kabupaten/kota di Riau, Bengkalis lah yang paling merasakan pukulan telak. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka ini bergantung hampir 70% pada DBH migas untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan pemangkasan ini, Bengkalis diprediksi kehilangan sekitar Rp1,8 triliun dari alokasi tahun sebelumnya. Akibatnya, proyek-proyek ambisius seperti pembangunan pelabuhan internasional dan revitalisasi kawasan industri perikanan terancam mandek.
Warga Bengkalis, yang mayoritas nelayan dan petani kelapa sawit, mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. "Kami sudah susah cari makan karena harga sawit anjlok, sekarang dana daerah dipotong lagi. Bagaimana anak-anak kami sekolah? Bagaimana jalan rusak diperbaiki?" keluh Ahmad, seorang nelayan di Desa Sungai Pakning, saat diwawancarai di pinggir dermaga. Cerita Ahmad merepresentasikan ribuan warga lain yang merasa terjebak dalam pusaran kebijakan nasional. Data internal kabupaten menunjukkan, pemangkasan ini bisa memicu peningkatan angka pengangguran hingga 15% jika tidak ada intervensi cepat.
Tak hanya itu, sektor kesehatan juga jadi sorotan. Rumah sakit daerah di Bengkalis, yang baru saja direnovasi tahun lalu, kini khawatir kekurangan dana operasional. "Obat-obatan dan peralatan medis bisa langka, apalagi dengan lonjakan kasus demam berdarah musim ini," tambah seorang dokter di RSUD Bengkalis. Situasi ini semakin parah karena Bengkalis memiliki populasi lebih dari 600 ribu jiwa, dengan mayoritas tinggal di wilayah pedesaan yang aksesnya sulit.
Dampak Luas: Dari Ekonomi Lokal hingga Ketegangan Sosial
Pemangkasan dana bagi hasil ini bukan hanya masalah Bengkalis, tapi gelombang yang bisa menyapu seluruh Riau. Di Pekanbaru, ibu kota provinsi, pelaku usaha kecil menengah (UKM) mulai was-was. Banyak dari mereka bergantung pada proyek pemerintah daerah untuk bertahan. "Kontrak pembangunan jembatan dan pasar tradisional tahun depan mungkin dibatalkan. Ini bisa bikin ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian," kata Rina, pemilik toko bangunan di pusat kota.
Dari sisi sosial, kekhawatiran warga semakin membara. Demonstrasi kecil-kecilan sudah mulai muncul di beberapa kecamatan, dengan tuntutan agar pemerintah pusat merevisi kebijakan ini. Aktivis lingkungan setempat bahkan menyoroti ironinya: Riau menyumbang miliaran barel minyak untuk negara, tapi saat harga turun, daerah lah yang dikorbankan. "Ini soal keadilan. Kalau tidak ditangani, bisa memicu ketegangan lebih besar," analisis seorang pengamat politik lokal.
Pendidikan pun tak luput dari ancaman. Program beasiswa untuk anak yatim dan keluarga miskin, yang selama ini dibiayai DBH, berpotensi dipangkas. Ribuan siswa SMA di Bengkalis dan sekitarnya bisa kehilangan akses pendidikan tinggi. "Anak-anak kami adalah masa depan Riau. Jangan biarkan mereka jadi korban kebijakan yang tak adil," seru seorang guru di salah satu sekolah negeri.
Langkah Apa yang Bisa Diambil? Harapan dari Pemerintah Daerah
Di tengah keresahan ini, Gubernur Riau telah menggelar rapat darurat dengan bupati se-provinsi. Mereka berencana mengajukan banding ke Kementerian Keuangan dan DPR RI, meminta tambahan alokasi dana darurat. "Kami tak akan diam. Riau punya hak atas sumber daya alamnya," tegas gubernur dalam konferensi pers kemarin sore.
Sementara itu, warga diimbau tetap tenang sambil menunggu respons pusat. Beberapa inisiatif swadaya, seperti penggalangan dana komunitas untuk proyek kecil, mulai bermunculan. Namun, tanpa solusi konkret, tahun 2026 bisa jadi tahun yang berat bagi Riau.
Kisah ini mengingatkan kita pada pentingnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Apakah pemerintah pusat akan mendengar jeritan Riau? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pantau terus perkembangannya di situs berita kami untuk update terkini seputar dana bagi hasil Riau 2026 dan dampaknya bagi masyarakat.
