FOMASI, sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi pemerintahan lokal, mengklaim memiliki bukti kuat atas dugaan tersebut. Menurut koordinator FOMASI, Ahmad Rizki, laporan ini didasari pada investigasi mendalam selama berbulan-bulan. "Kami tidak bisa diam melihat bagaimana proyek-proyek infrastruktur di Siak seolah-olah hanya dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Ini merugikan masyarakat luas dan melanggar prinsip tata kelola yang baik," ujar Rizki saat ditemui wartawan di depan gedung Kejati Riau kemarin.
Latar Belakang Dugaan Monopoli Proyek di Siak
Kabupaten Siak dikenal sebagai salah satu wilayah kaya sumber daya alam di Riau, dengan sektor perkebunan dan infrastruktur sebagai tulang punggung ekonominya. Namun, di balik kemajuan itu, muncul tudingan bahwa sejumlah proyek pembangunan, seperti jalan raya, drainase, dan fasilitas umum, telah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dugaan ini mencuat setelah FOMASI menemukan pola distribusi proyek yang tidak merata sepanjang tahun 2024-2025.
Berdasarkan data yang dikumpulkan FOMASI, setidaknya ada lima proyek besar dengan nilai total mencapai ratusan miliar rupiah yang diduga hanya diberikan kepada kontraktor yang memiliki hubungan dekat dengan oknum anggota DPRD Siak. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan, renovasi pasar tradisional, dan pengadaan alat berat untuk sektor pertanian. "Monopoli ini tidak hanya membatasi persaingan sehat, tapi juga berpotensi menimbulkan mark-up harga yang merugikan APBD," tambah Rizki.
Penyalahgunaan jabatan menjadi poin krusial dalam laporan ini. FOMASI menuding bahwa beberapa anggota DPRD Siak menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi proses lelang proyek. Misalnya, ada indikasi bahwa rekomendasi dari legislator tertentu menjadi syarat tidak tertulis bagi kontraktor untuk memenangkan tender. Hal ini, menurut FOMASI, melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal-pasal terkait gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
Kronologi Pelaporan ke Kejati Riau
Peristiwa ini bermula dari serangkaian aksi demonstrasi kecil-kecilan yang digelar FOMASI di depan kantor DPRD Siak sejak awal September 2025. Aksi tersebut diikuti oleh puluhan warga, termasuk pelaku usaha kecil yang merasa dirugikan karena sulit mengikuti tender proyek. Setelah tidak mendapat respons memuaskan dari pihak DPRD, FOMASI memutuskan untuk naik level dengan melaporkan langsung ke Kejati Riau pada 27 September 2025.
Proses pelaporan berlangsung dramatis. Rombongan FOMASI tiba di Pekanbaru dengan membawa berkas tebal berisi dokumen tender, rekaman percakapan, dan data transaksi mencurigakan. Kepala Kejati Riau, yang diwakili oleh Asisten Pidana Khusus, menerima laporan tersebut dan berjanji akan segera membentuk tim investigasi. "Kami akan teliti setiap bukti yang diserahkan. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu," kata perwakilan Kejati saat konferensi pers singkat usai pertemuan.
Reaksi dari DPRD Siak sendiri masih beragam. Beberapa anggota yang diduga terlibat membantah tudingan tersebut, menyebutnya sebagai upaya pembusukan nama baik. "Ini fitnah politik menjelang tahun anggaran baru. Kami siap diaudit secara transparan," kata salah seorang legislator yang enggan disebut namanya. Namun, ketua DPRD Siak menyatakan akan kooperatif dengan proses hukum jika memang dibutuhkan.
Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Siak
Kasus ini bukan sekadar isu elite politik, tapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga Siak. Monopoli proyek berpotensi menghambat pembangunan merata, di mana wilayah pinggiran sering kali terabaikan. Seorang petani di Kecamatan Sungai Apit, misalnya, mengeluhkan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki karena proyek tertunda. "Kami butuh infrastruktur yang adil, bukan yang hanya untungkan segelintir orang," keluhnya.
Secara ekonomi, dugaan ini bisa merusak kepercayaan investor terhadap pemerintahan daerah. Siak, yang sedang gencar mempromosikan pariwisata berbasis alam seperti Istana Siak dan hutan mangrove, berisiko kehilangan momentum jika isu korupsi ini membesar. Aktivis lingkungan juga khawatir bahwa monopoli proyek bisa mengabaikan aspek keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah di proyek infrastruktur.
Apa Selanjutnya? Harapan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum
Dengan laporan ini resmi diterima, mata masyarakat kini tertuju pada Kejati Riau. Proses investigasi diharapkan berjalan cepat dan transparan, mengingat tahun 2025 adalah masa transisi anggaran daerah. FOMASI berencana menggelar diskusi publik untuk membahas isu ini lebih luas, mengundang pakar hukum dan perwakilan pemerintah.
Bagi warga Siak, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan. "Kami ingin Siak maju tanpa korupsi. Ini momentum untuk perubahan," pungkas Rizki. Sementara itu, pihak berwenang diimbau untuk tidak membiarkan dugaan ini menguap begitu saja, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Tetap pantau perkembangan berita ini di situs kami untuk update terkini seputar dugaan monopoli proyek DPRD Siak dan penyalahgunaan jabatan. Bagaimana pendapat Anda? Bagikan di kolom komentar!
