Krisis ini bukan datang tiba-tiba. Seperti pohon yang tumbang karena akarnya rapuh, defisit APBD ini berakar dari penurunan pendapatan daerah yang signifikan. Tahun lalu, Rokan Hilir bergantung pada dana transfer dari pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, di 2025, alokasi tersebut dipangkas karena kebijakan nasional yang lebih ketat dalam pengelolaan fiskal, di tengah tekanan ekonomi global pasca-pandemi. Pendapatan asli daerah (PAD) juga tak mampu menutup lubang itu—pajak lokal dan retribusi dari sektor pertanian serta perikanan hanya mencapai target minimal, sementara industri migas yang dulu jadi andalan kini lesu akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Untuk memahami konsep defisit APBD ini lebih dalam, mari kita uraikan seperti menyusun puzzle sederhana. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah, mirip dengan anggaran rumah tangga Anda: ada sisi pendapatan (uang masuk dari gaji, usaha, atau bantuan) dan belanja (pengeluaran untuk makan, sekolah anak, atau renovasi rumah). Defisit terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan, seperti saat Anda belanja lebih banyak daripada gaji bulanan, sehingga harus berutang atau potong pengeluaran non-esensial. Di Rokan Hilir, defisit Rp90 miliar berarti pemerintah daerah harus "mengencangkan ikat pinggang"—fokus pada belanja rutin seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), operasional kantor, dan subsidi dasar, sementara proyek pembangunan seperti pembangunan jembatan atau irigasi sawah terpaksa ditunda.
Bayangkan diagram sederhana ini untuk visualisasi:
- Pendapatan APBD 2025: RpX triliun (turun 15% dari tahun sebelumnya)
- PAD: RpA miliar (dari pajak dan retribusi lokal)
- Transfer Pusat: RpB miliar (dipangkas karena kebijakan nasional)
- Belanja: RpY triliun (melebihi pendapatan sebesar Rp90 miliar)
- Rutin: 70% (gaji, operasional)
- Pembangunan: 30% (dipotong drastis)
Contoh nyata dari kehidupan sehari-hari: Seorang petani di Rokan Hilir yang bergantung pada irigasi untuk panen padi. Tanpa dana pembangunan, saluran irigasi yang rusak tak akan diperbaiki, mirip seperti mobil Anda yang mogok tapi tak ada uang bengkel—akhirnya, panen gagal, pendapatan keluarga turun, dan kemiskinan bertambah. Ini bukan sekadar angka di kertas; ini tentang ribuan keluarga yang berjuang bertahan.
Penyebab Utama Defisit yang Menggerogoti Fondasi Daerah
Menelusuri lebih jauh, penyebab defisit ini seperti rantai yang saling terkait. Pertama, ketergantungan berlebih pada dana pusat. Rokan Hilir, sebagai daerah kaya sumber daya alam, seharusnya mandiri melalui sektor migas dan perkebunan. Namun, penurunan produksi minyak akibat cadangan yang menipis membuat royalti dari perusahaan migas menyusut. Kedua, realisasi PAD yang rendah—baru mencapai 80% dari target awal tahun ini. Faktornya? Pandemi yang masih meninggalkan bekas, membuat usaha kecil menengah (UKM) lesu, sehingga pajak dan retribusi tak optimal.
Tambahkan pula inflasi nasional yang melonjak, membuat biaya bahan bangunan dan operasional naik 10-15%. Ini seperti saat harga beras naik tiba-tiba, memaksa Anda mengurangi menu makan. Di tingkat daerah, hal ini berarti anggaran untuk kesehatan dan pendidikan pun ikut tertekan. Pemerintah pusat memangkas DAK karena prioritas nasional bergeser ke infrastruktur besar seperti IKN di Kalimantan, meninggalkan daerah seperti Rokan Hilir harus berjuang sendiri.
Dampak Nyata ke Kehidupan Warga: Dari Jalan Rusak hingga Sekolah Tertinggal
Kini, mari kita lihat bagaimana defisit ini menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Pembangunan infrastruktur jadi korban pertama. Proyek jalan kabupaten yang rusak parah di kecamatan seperti Bangko dan Tanah Putih terpaksa ditunda. Bayangkan perjalanan harian Anda yang biasanya 30 menit jadi dua jam karena lubang menganga—itu realitas bagi petani yang mengangkut hasil panen ke pasar. Krisis infrastruktur ini bisa memicu kemacetan ekonomi lokal, di mana harga komoditas naik karena biaya transportasi membengkak.
Di sektor pendidikan, dana untuk renovasi sekolah dasar di pedesaan dipotong. Anak-anak belajar di ruang kelas bocor, mirip seperti siswa di era 90-an yang harus berjuang dengan fasilitas minim. Kesehatan pun terdampak: puskesmas yang butuh peralatan baru harus menunggu, berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan anak karena akses medis terbatas.
Bagi pelaku usaha, ini seperti badai sempurna. Investor ragu menanam modal karena ketidakpastian anggaran, sementara UKM kesulitan mendapatkan subsidi. Contoh: Seorang nelayan di Kubu yang bergantung pada perbaikan pelabuhan kecil—tanpa dana, kapalnya rusak, hasil tangkapan menurun, dan akhirnya hutang menumpuk. Secara keseluruhan, defisit ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 2-3%, menurut perkiraan awal, yang berarti lapangan kerja baru minim dan pengangguran naik.
Langkah Pemerintah Daerah: Antara Efisiensi dan Inovasi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tak tinggal diam. Bupati setempat telah menggelar rapat darurat dengan DPRD untuk merevisi APBD. Strategi utama: efisiensi belanja rutin, seperti mengurangi perjalanan dinas dan optimalisasi aset daerah. Mereka juga berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak dan promosi investasi di sektor pariwisata, mengingat Rokan Hilir punya potensi pantai dan hutan mangrove yang indah.
Inovasi jadi kunci. Misalnya, kerjasama dengan swasta untuk proyek infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership (PPP), mirip seperti tol yang dibangun bersama perusahaan swasta. Pemerintah juga mendorong digitalisasi pajak untuk kurangi kebocoran, seperti aplikasi pembayaran retribusi online yang memudahkan warga. Namun, tantangannya besar: tanpa dukungan pusat, upaya ini seperti mendayung perahu melawan arus.
Harapan dan Pelajaran untuk Masa Depan
Di tengah krisis ini, warga Rokan Hilir menunjukkan ketangguhan. Komunitas lokal mulai bergotong royong, seperti memperbaiki jalan desa secara swadaya, mengingatkan kita pada semangat gotong royong di era kemerdekaan. Namun, harapan besar tertuju pada pemerintah: transparansi anggaran harus ditingkatkan agar warga tahu kemana uang mereka pergi.
Pelajaran dari defisit ini jelas: daerah tak boleh bergantung sepenuhnya pada pusat. Diversifikasi ekonomi, seperti mengembangkan agrowisata atau industri hilir migas, bisa jadi solusi jangka panjang. Seperti pepatah, "jangan taruh semua telur dalam satu keranjang"—Rokan Hilir harus bangun keranjang baru untuk masa depan yang lebih stabil.
Krisis defisit APBD 2025 ini bukan akhir, tapi panggilan untuk perubahan. Bagi warga, ini saatnya bersuara melalui forum publik. Bagi pemerintah, ini ujian kepemimpinan. Semoga, dengan langkah bijak, Rokan Hilir bisa bangkit lebih kuat, meninggalkan bayang-bayang defisit di belakang. Pantau terus perkembangan ini, karena nasib daerah ini adalah cermin bagi banyak kabupaten lain di Indonesia.
